Desakan Masyarakat semakin besar,MAKI berencana gelar Mega Aksi Demo seminggu sekali mengungkap dugaan korupsi “ALA DEWA” OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (foto: istimewa)
Surabaya || Metrosurya.net -Sudah marak sekali fenomena aneh yang menyeruak keluar seperti tradisi potong rambut menjelang puasa dan infaq 100 ribu,dapat sangu 500 ribu serta terindikasi konstruksi anggaran APBD 1 Pemprov Jatim diduga sarat dengan nuansa “setoran” dan kiblat system PBJ ke arah e purchasing yang menjadi tempat persembunyian aman untuk dugaan suap dan gratifikasi
MAKI Jatim secara kelembagaan mulai terusik dan merasa terpanggil atas munculnya fenomena aneh dalam masa kepemimpinan PJ Gubernur Jawa Timur.
Fenomena aneh mulai terlihat dari awal pelantikan PJ Gubernur dan 35 hari pertama masa kepemimoinan PJ Gubernur Jawa Timur,Adhy Karyono.” kami ini memantau dengan sangat melekat kinerja PJ Gubernur Jawa Timur serta kebijakan yang masih berimbas dan mengiringi kebijakan PJ Gubernur dari Adhy Karyono saat menjabat definitif Sekdaprov Jatim,” jelas Heru MAKI.
“Penjelasan saya adalah bagaimana konsep dan sinetron “never ending story” untuk kasus dugaan mega korupsi 279 Milyard untuk pembangunan Dermaga 2 pelabuhan di Probolinggo,dimana Kadishub Jatim pernah menyampaikan bahwa semua dilakukan “atas perintah” Sekdaprov Jatim,” lanjut Heru MAKI.
Adanya kebijakan ketika Adhy Karyono menjabat Sekdaprov Jatim dan kebijakan tersebut berlanjut pada masa kepemimpinan PJ Gubernur Jawa Timur dengan personal yang sama yaitu Adhy Karyono,itu merupakan salah satu contoh Nyata dan Faktual.Beberapa fenomena aneh,menurut MAKI Jatim adalah prosesi potong rambut menjelang Puasa Ramadhan dengan menggunakan anggaran APBD 1 dalam tajuk Tabligh Akbar dan Launching Ramadhan GenZi 1445 H dimana audiensi yang hadir bukanlah Generasi Z atau GenZi.
Kemudian bagaimana pelajaran yang nyleneh dimana ada giat santunan anak yatim piatu,terkumpul dana sekian ratus juta dan yang ikut menyumbang 100 ribu untuk santunan,pulangnya dapat sangu 500 ribu.
Kemudian fenomena pura pura tidak tahu dan tidak mau tahu terkait laporan keuangan Baznas Jatim via online yang tidak bisa diakses ditengah pemberitaan PJ Gubernur Jawa Timur menyerahkan bantuan sosialnya kepada Baznas Jatim.
Dan yang akan dipantau secara Waskat adalah fenomena kebijakan penggunaan E purchasing dalam dunia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemprov Jatim,baik pengadaan dan pekerjaan konstruksi ditengah kenyataan bahwa informasi E Purchasing masih belum bisa diakses Masyarakat luas dan LKPP masih belum menyediakan aplikasi informasi publik untuk system pengadaan via E Purchasing dengan E Cataloguenya.
”Penjabaran diatas adalah penjabaran yang mengarah kepada menguatnya dugaan Mega Korupsi yang mengancam wajah pembangunan Provinsi Jawa Timur dan akan kami ungkap dan kami kuliti satu persatu,” jelas Heru MAKI.
Heru MAKI Jatim yang juga koordinator MAKI Provinsi NTB juga telah menunjukkan kwalitas dan taringnya ketika Sekda NTB yang kemudian diangkat sebagai PJ Gubernur NTB dan akhirnya harus dipanggil KPK atas kebijakan ketika menjadi Sekdaprov NTB dan MAKI NTB “memaksa” untuk memunculkan Untrust atau berkurangnya kepercayaan masyarakat NTB untuk PJ Gubernur NTB.
Sebagai NGO Anti Korupsi dengan Kas Lembaga yang sangat Minimalis,bukan menjadi penghalang bagi MAKI Jatim untuk pendanaan giat Mega Aksi Demo setiap minggu sekali sampai berakhirnya masa kepemimpinan PJ Gubernur Jawa Timur.
”Atas desakan masyarakat juga,kami juga akan mengkaji untuk membuka Dompet Aksi dimana Masyarakat yang mendukung kegiatan pemberantasan Anti Korupsi akan memberikan sumbangsihnya untuk MAKI Jatim sebagai bentuk support atas giat Mega Aksi MAKI Jatim seminggu sekali,” jelas Heru MAKI.
Untuk pembukaan seri 1 Mega Aksi Demo,MAKI Jatim akan menggelar konferensi Pers yang akan dilaksanakan di depan Patung Joko Dolog dimana mengandung makna bahwa keberadaan patung Joko Dolog di Taman Apsari yang notabene berada “di seberang” Grahadi yang menjadi rumah PJ Gubernur Jawa Timur.
”Untuk episode 1,MAKI Jatim akan menggelar pers release di patung Joko Dolog yang notabene berada di SEBERANG GRAHADI,sebagai aktualisasi pengejawantahan penekanan kata BERSEBERANGAN aktif,” ungkap Heru MAKI.
” kami kompulir semua dugaan kasus korupsi pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,dan kami ungkap sesuai hasil temuan seperti materi CCTV di salah satu resto,dimana ditengarai muncul pembahasan dalam proyek BPBD Jatim,payumg hukum pembenaran yang tidak jelas ketika paket pekerjaan konstruksi pakai system pengadaan e purchasing,dan mega data lainnya,CATAT ITU,” pungkas Heru MAKI. (dex)