Sampang // metrosurya.net adanya kejanggalan tentang pekerjaan Telford/ makadam desa Patapan yang menggunakan anggaran dana desa dengan dugaan fiktif ada indikasi dikaitkan dengan Politik bahkan ada unsur kesengajaan pekerjaan tersebut tidak dikerjakan.
Perlu diketahui dana desa tahap 1 TA 2024 desa Patapan sudah dicairkan seratus persen yang mana satu item pekerjaan yakni pembangunan jalan telford/ makadam terindikasi fiktif dengan nilai anggaran Rp 202 030 170 dugaan kuat dipergunakan untuk kepentingan politik oleh oknum secara pribadi.
Apa yang telah disampaikan oleh inisial HP melalui telepon seluler saat awak media konfirmasi terhadap Faisol (Pj yang lama) tidak ada respon, justru Oknum yang mengaku sebagai Kakak dari Faisol ini mengatakan, ” dikerjakan setelah pemilihan bupati, kita akan tetap upayakan itu, uangnya ada kok tetap kami akan kerjakan, ujarnya.
Yang mana Saat ini Faisol sudah tidak menjabat sebagai Pj lagi, serta tanggung jawab untuk pengelola’an Anggaran DD sudah bukan Rananya. Aneh nya dana anggaran sebesar 200 jt masih belum di realisasikan, sehingga menghambat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
dalam keterangannya Pj yang baru Juniman saat Dikonfirmasi awak media menerangkan, ” Terkait pekerjaan DD tahap pertama Dana sudah cair bulan 4 yang lalu. Tapi ada pekerjaan fisik tidak di kerjakan yaitu pekerjan Telfot dengan anggaran 200 jt lebih dengan panjang kurang lebih 500 meter dan lebar 2.5 meter, jelasnya.
Juniman juga menambahkan,” Ada juga pajak DD tahap pertama yang tak terbayarkan, BPJS perangkat desa yang belum di setor, Dan juga aset aset pembelian ADD tahap per tama yang belum di serahkan ke desa, tambah Juniman.
Bukan hanya itu, adanya pekerjaan yang belum dikerjakan didesa Patapan ada dugaan campur tangan salah satu oknum DPMD yang mana dugaan tersebut diperkuat dengan adanya pemblokiran nomor Awak media saat di konfirmasi terkait hal diatas.
Aktivis muda yakni H Lukman biasa disebut Bang Cupes merasa heran dengan oknum DPMD yang telah blokir nomor Awak media saat dikonfirmasi, ” Heran saja, kenapa sampai di blokir itukan sudah melenceng dari etika sebagai ASN yang mana harus berperilaku baik dan memberikan informasi terhadap media saat dikonfirmasi ucapnya.
Ini perlu ditanyakan adakah keterlibatan oknum ini, tidak dikerjakannya satu item pekerjaan tersebut, yang jelas ini perlu kita luruskan, saya akan buat surat untuk ajukan audensi atau sekalian kita demo, katanya.
Yang jelas dana desa bukan untuk kepentingan politik, siapapun itu. Dana desa untuk kemajuan desa serta kesejahteraan masyarakat,tambahnya.
(Tanti Fitria Sari)
